MK, Chrystal - Dior (Official Lyric Video)
2:50
YouTubeMKVEVO
MK, Chrystal - Dior (Official Lyric Video)
MK - Dior (ft. Chrystal) (Official Lyric Video) Listen here: https://M-K.lnk.to/DiorAY ———— Follow MK: Instagram: https://www.instagram.com/marckinchen/?hl=en TikTok: https://www.tiktok.com/@marckinchen?lang=en ———— Lyrics: If I apologized a million times And if I wrote you like a billion rhymes would you stay? Tell me if I’m ...
20.6M views7 months ago
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi RI
MK menggelar sidang lanjutan uji UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang diajukan oleh Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta, serta tiga orang warga negara. Anggota Komisi III DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (
0:16
MK menggelar sidang lanjutan uji UU Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang diajukan oleh Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta, serta tiga orang warga negara. Anggota Komisi III DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (
FacebookMahkamah Konstitusi
7.6K views1 month ago
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia on Reels
1:01
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia on Reels
FacebookMahkamah Konstitusi
575 views2 weeks ago
Advokat sekaligus wiraswasta Komardin menyampaikan perbaikan permohonan uji materi Pasal 5 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara 204/PUU-XXIII/2025. Pemohon meminta MK menafsirkan Pasal 5 KUHAP agar mengatur batas waktu penyelidikan & penyidikan, serta sanksi bagi penyidik yang tidak menuntaskannya tepat waktu. Komardin menilai ketiadaan aturan tersebut menyebabkan penyelesaian laporan pidana bisa berlangsung bertahun-tahun. #Courtizen dapat menyaksikan siaran ulangnya di tautan berikut: ht
Advokat sekaligus wiraswasta Komardin menyampaikan perbaikan permohonan uji materi Pasal 5 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara 204/PUU-XXIII/2025. Pemohon meminta MK menafsirkan Pasal 5 KUHAP agar mengatur batas waktu penyelidikan & penyidikan, serta sanksi bagi penyidik yang tidak menuntaskannya tepat waktu. Komardin menilai ketiadaan aturan tersebut menyebabkan penyelesaian laporan pidana bisa berlangsung bertahun-tahun. #Courtizen dapat menyaksikan siaran ulangnya di tautan berikut: ht
FacebookMahkamah Konstitusi
1.8K views1 month ago
Top videos
Mortal Kombat 1 Scorpion Gameplay Playthrough Longplay
18:45
Mortal Kombat 1 Scorpion Gameplay Playthrough Longplay
YouTubearcadegamesfreak
7.3M viewsAug 14, 2013
MORTAL KOMBAT vs DC UNIVERSE All Cutscenes (Full Game Movie) 1080p HD
1:48:53
MORTAL KOMBAT vs DC UNIVERSE All Cutscenes (Full Game Movie) 1080p HD
YouTubeGamer's Little Playground
8.7M viewsMar 26, 2016
Who's Next? - Official Mortal Kombat X Announce Trailer
1:57
Who's Next? - Official Mortal Kombat X Announce Trailer
YouTubeMortal Kombat
26.3M viewsJun 2, 2014
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan MK
KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi memutuskan polisi aktif harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Putusan ini menyusul gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dikabulkan seluruhnya oleh MK pada Kamis (13/11/2025) siang. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin
KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi memutuskan polisi aktif harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin menduduki jabatan sipil. Putusan ini menyusul gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dikabulkan seluruhnya oleh MK pada Kamis (13/11/2025) siang. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin
FacebookKompas TV
11.7K views1 month ago
MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 215/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Cecilia Masidin, seorang notaris. Cecilia menguji konstitusionalitas UU Jabatan Notaris karena merasa dirugikan akibat penanganan perkara sebelumnya, yakni Perkara 84/PUU-XXII/2024. Dalam permohonannya, Cecilia mempertanyakan proses persidangan perkara tersebut yang berlangsung sekitar sembilan bulan tanpa agenda pembuktian, termasuk tanpa mendengarkan saksi dan ahli yang diajukannya. Akibatnya, ia ya
MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 215/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Cecilia Masidin, seorang notaris. Cecilia menguji konstitusionalitas UU Jabatan Notaris karena merasa dirugikan akibat penanganan perkara sebelumnya, yakni Perkara 84/PUU-XXII/2024. Dalam permohonannya, Cecilia mempertanyakan proses persidangan perkara tersebut yang berlangsung sekitar sembilan bulan tanpa agenda pembuktian, termasuk tanpa mendengarkan saksi dan ahli yang diajukannya. Akibatnya, ia ya
FacebookMahkamah Konstitusi
2.8K views1 month ago
Sejumlah warga negara mengajukan uji materiil Pasal 47 UU TNI ke MK. Para Pemohon meminta kejelasan batas penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil agar tetap sesuai ketentuan dan semangat Reformasi. Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, para Pemohon merujuk putusan sebelumnya terkait pembatasan jabatan sipil bagi anggota Polri dan berharap prinsip serupa juga diterapkan untuk TNI. Para Pemohon meminta agar MK menegaskan penempatan prajurit aktif hanya pada instansi yang memiliki f
0:06
Sejumlah warga negara mengajukan uji materiil Pasal 47 UU TNI ke MK. Para Pemohon meminta kejelasan batas penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil agar tetap sesuai ketentuan dan semangat Reformasi. Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, para Pemohon merujuk putusan sebelumnya terkait pembatasan jabatan sipil bagi anggota Polri dan berharap prinsip serupa juga diterapkan untuk TNI. Para Pemohon meminta agar MK menegaskan penempatan prajurit aktif hanya pada instansi yang memiliki f
FacebookMahkamah Konstitusi
39.9K views4 weeks ago